Kegiatan Kunjungan Balitangda Musi Rawas
6 Juni 2024 (07:30:15)

1228

Kamis 30 Mei 2024 bertempat di ruang Kaban Litbang Provinsi Sumsel. Kaban Litbang Provinsi Sumsel Bapak Dr. Drs. H. Alamsyah, M.Pd yang didampingi Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan menerima kunjungan tim Balitbangda Kabupaten Musi Rawas dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait Indeks Pengelola Keuangan Daerah (IPKD). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov Sumsel menyampaikan hasil pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daera (IPKD) Kabupaten Musi Rawas, sesuai penetapan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1004/KPTS/BALITBANGDA/ 2023 Tanggal 29 Desember 2023, bahwa Kabupaten Musi Rawas termasuk klaster/kemampuan keuangan daerah kategori sedang, mendapatkan predikat A kategori Baik dengan total indeks 78,5391.  Selain Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah harus melakukan pengukuran terhadap Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).

Pertemuan secara teknis dilanjutkan di ruang Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.  Bapak H. Zulkarnaen, SP., MM menyampaikan ada beberapa perubahan terkait aplikasi IPKD yang disesuaikan dengan nomenklatur Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, yaitu :

  1. Url aplikasi pengukuran IPKD berubah menjadi https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/
  2. Pembagian user untuk setiap Perangkat Daerah;
  3. Integrasi antara IPKD dengan SIPD pada dimensi 1;
  4. Penambahan fitur pada dimensi 2 dan dimensi 6;
  5. Statistik hasil pengukuran IPKD pada Dashboard.

Pada pertemuan tersebut dilakukan evaluasi terhadap 6 (enam) dimensi, ada 5 (lima) dimensi bernilai maksimal, yaitu :

  1. Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
  2. Dimensi 2 Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
  3. Dimensi 3 Transparansi keuangan daerah;
  4. Dimensi Penyerapan anggaran dan;
  5. Dimensi 6 Opini BPK atas LKPD.

sedangkan 1 (satu)  lagi dimensi yaitu dimensi 5 Kondisi Keuangan Daerah perlu dilakukan peningkatan

Foto Berita

4150
4151
4152